PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SDGS PASCA PANDEMI

    

Marsya dan Diaz

Pandemi COVID-19 tak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi juga berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (SDGs). Dikutip dari BAPPENAS, Ketua Pelaksana TPB/SDGS mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan rencana pelaksanaan SDGs pada 2020 hingga 2030, namun saat itu tanpa disangka-sangka akan ada pandemi yang memberikan dampak cukup besar pada setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga perlu draft baru untuk mengubah rencana pelaksana SDGs di Indonesia. Maka dari itu pentingnya pembahasan mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan SDGs pada situasi pasca pandemi, dimana Indonesia pada saat ini masih dalam kondisi pemulihan.

    

Pada tahun 2021, pemerintahan Jokowi Makruf melalui kementrian desa mengungkapkan bahwa pembangunan akan berlanjut pada penguatan sumber daya manusia. Hal ini tidak lepas dari kesepakatan internasional yang mendorong adanya pembangunan yang menyasar pada kepentingan masyarakat secara global. Apalagi isu kemiskinan dan ekonomi adalah topik yang selalu menjadi pembahasan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga pembangunan ekonomi selalu menjadi perhartian utama setiap rezim pemerintahan di Indonesia.

    

Pada tahun 2000, sebanyak 189 negara mendeklarasikan program bersama bernama The Millenium Development Goals (MDGs) yang salah satunya fokus pada pembenahan ekonomi di negara-negara tertinggal. Berkat deklarasi ini, angka kemiskinan dunia berhasil di turunkan hingga 50% dalam jangka waktu 15 tahun sehingga program ini di lanjutkan dengan tujuan yang sama dengan sedikit perubahan menjadi Suistainable Development Goals (SDGs).

Program SDGs di Indonesia menjadi sangat penting untuk di realisasikan mengingat konflik ekonomi sangat tinggi dan berpotensi terus berubah dari masa ke masa. Konflik ekonomi yang di maksud adalah perebutan sumber daya yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi. Perebutan sumber daya alam, inflasi dan minimnya lapangan kerja yang selama ini terjadi di Indonesia sangat berdampak pada laju perekonomian Indonesia yang pertumbuhannya masih di bawah 6%.

Dampak pandemi COVID-19 banyak menyasar lini kehidupan masyarakat dunia seperti ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebudayaan. Aspek kehidupan yang paling terasa dampaknya adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Mengacu pada program yang di sampaikan oleh presiden Jokowi, bahwa dalam masa-masa COVID-19 program SDGs harus tetap berlanjut karena menjadi kewajiban negara.

Melihat segala kondisi yang telah kami sebutkan diatas maka diangkatlah judul essay kami yaitu “ Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan SDGs Pasca Pandemi” . Yang mana segala pemulihan yang akan dilakukan untuk mengembalikan situasi pasca pandemi tentu saja bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga dibutuhkan peran masyarakat yang akan membantu pemerintah dalam merealisasikan segala rencana pemulihan tersebut.

Dengan dibahasnya topik ini maka kami sangat mengharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi yang akan mendorong kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk lebih di tingkatkannya SDGs. Yang mana dapat memberikan manfaat kepada semua orang khususnya pada masyarakat rentan atau para tenaga kerja yang terkena dampak dari pandemi secara menyeluruh. Selain itu tulisan ini dibuat untuk menyadarkan kembali para pemuda dalam mendukung tujuan dari SDGs itu sendiri.

SDGs di tetapkan pada tanggal 25 September 2015, yang terdiri dari 17 tujuan global dan menetapkan 169 target. SDGs di usulkan sebagai pedoman kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun kedepan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai pada tahun 2030. Sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa, Indonesia telah menyetujui SDGs sebagai paradigma baru untuk pembangunan.

Namun paradigma ini memang membutuhkan perubahan pola pikir dan perilaku yang berkaitan dengan pembangunan ditambah tantangan COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang di maksudkan untuk membantu pencapaian SDGs di Indonesia. Namun, tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk mencapai target spesifik SDGs bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sejak tahun 2015 dunia telah melihat beberapa kemajuan yang baik dalam hal keberhasilan pencapaian SDGs, pandemi ini jelas telah berdampak buruk pada momentum pencapaian. Meskipun tidak ada hasil penelitian yang cukup konkret tentang dampak pasti COVID-19, namun kemungkinan terdapat beberapa dampak diantaranya yaitu menghapus beberapa pencapaian baik yang di buat sejauh ini (2016-2020) terhadap beberapa tujuan yang terkena dampak langsung, memperlambat kemajuan beberapa tujuan lain karena pengaturan ulang prioritas serta sumber daya akan di prioritaskan untuk sektor penanganan pandemi.

Saat ini Indonesia mengalami kondisi pembiayaan SDGs yang sulit, hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pinjaman luar negeri setiap tahunnya baik itu dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta. Laporan Bank Indonesia menyebut terjadi kenaikan jumlah utang pemerintah lebih dari USD 6499 juta dari 2019 ke 2020, jumlah yang sedemikian besar ini guna menutupi defisit APBN yang terus membesar selama pandemi COVID-19.

Salah satu strategi pemerintah yaitu dengan membuat kebijakan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat melalui media atau platform digital. Selama ini, sistem ekonomi yang di jalankan oleh Indonesia masih bersifat konvensional sehingga pembiayaan tidak hanya pada produksi saja, namun juga pada distribusi produk. Dalam kasus ini, Indonesia harus memiliki platform bisnis berbasis digital yang pangsa pasarnya tidak hanya mengandalkan jual beli dalam negara saja, tapi menyentuh masyarakat global.

Sebelum membentuk platform ekonomi yang kuat, produk ekonomi yang di bangun dan diperkuat harus jelas agar tercipta ekonomi yang sehat dan berjalan dengan baik. Selaras dengan prinsip “No One Left Behind” , SDGs mendorong agenda pembangunan nasional menjadi lebih partisipativ dan melibatkan multi pihak yang luas baik pemerintah maupun nonpemerintah. Sehingga di butuhkan strategi yang efektif untuk menarik minat pengunjung sehingga jumlahnya bertambah dalam jangka waktu yang singkat. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sebagai Supplier perlu di perkuat dan di dorong agar dapat memenuhi permintaan pasar dalam skala internasional.

Peran masyarakat sangat membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam  pengambilan   keputusan pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat  membantu menciptakan   masyarakat      yang    lebih    kuat, terorganisir, dan saling mendukung, yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat.

Selain pemerintah peran masyarakat terutama para pemuda juga sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan SDGs karena bisa dilihat pemuda saat ini memiliki peluang peran yang sangat besar, contoh dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi yang menjadi salah satu tujuan dari SDGs, peran pemuda sangat di butuhkan agar aktif dalam kegiatan Social Enterpreneur. Dimana Social Enterpreneur merupakan usaha sosial yang inovatif dan berkelanjutan karena proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh wirausahawan yang menyadari permasalahan sosial.

Pemuda saat ini berperan sebagai Agent of Change (Agen Perubahan) dalam penggerak perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang didapat dalam maraknya perkembangan teknologi saat ini. Dalam hal inilah, peran pemuda sebagai agen perubahan, penerus bangsa, dan pengontrol sosial dibutuhkan untuk membantu menyongsong tujuan pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia agar dapat sejajar dengan negara-negara maju.

Para pemuda mestinya akan lebih mudah untuk melihat peluang keuntungan dengan membuat sumber daya baru dan menggunakan sumber daya tersebut untuk menggunakan peluang yang ada dan melanjutkan usaha sosial dengan cara yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Selain itu juga terdapat Sosial Enterprice yang merupakan sebuah organisasi atau perusahaan yang menggunakan strategi komersial guna meningkatkan kesejahteraan Financial, sosial, dan lingkungan untuk memaksimalkan profit sekaligus dampak baik bagi setiap elemen yang terlibat di dalam usahanya. Social Enterprice ini juga meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir di indonesia khususnya di bidang agrikultur, pendidikan, kesehatan, dan industri kreatif yang sebagian besar pemuda berperan di dalamnya, sesuai dengan data yang diperoleh dari British Council, kepemimpinan Sosial Enterprice di indonesia saat ini didominasi oleh pemuda yakni 67 persen individu yang berusia 18-34 tahun.

Maka dari itu untuk menanggulangi permasalahan yang menghambat terwujudnya SDGs akibat pandemi maka harus di lakukan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, di perlukan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktivitas pada sektor ekonomi contohnya produktivitas UMKM agar tujuan dari Social Enterpreneur bisa tercapai dan SDGs bisa terwujud sehingga ekonomi di Indonesia bisa stabil bahkan berkembang kembali.

Dalam mewujudkan SDGs peran pemerintah dan masyarakat sangat di butuhkan , dimana pemerintah akan membuat kebijakan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat melalui platform digital dan masyarakat khususnya para pemuda yang juga di butuhkan agar aktif dalam kegiatan social enterpreneur sebagai salah satu usaha sosial yang inovatif dan berkelanjutan dimana para pemuda saat ini juga lebih mudah untuk melihat keuntungan dengan membuat sumber daya baru kemudian memanfaatkan teknologi yang saat ini berkembang pesat. Dengan terwujudnya SDGs ini sangat berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional menjadi partisipatif dan akan memberi dampak besar terhadap peningkatan ekonomi. Yang tentunya dari semua aspek yang berkembang tersebut akan menguntungkan semua lini masyarakat.

Penulis: Marsya Ramadani, Diaz Nusa Bakti (Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UINAM Angkatan 2022)

Editor: Israeni